Satukan Langkah Menjaga Demokrasi, Bawaslu Kepulauan Meranti Hadiri Konsolidasi Nasional 2025 Di Jakarta

Jakarta, Bawaslu Kepulauan Meranti - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Konsolidasi Nasional Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pengawasan Pemilu Tahun 2025 pada 7–10 Desember 2025 di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta. Kegiatan ini merupakan agenda penting untuk menyelaraskan kebijakan, tugas, fungsi, serta koordinasi kelembagaan pengawasan Pemilu di seluruh tingkatan.

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti turut hadir mengindahkan undangan Ketua Bawaslu RI sebagaimana tertuang dalam surat Undangan Nomor B-922/PR.01/K1/12/2025. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dihadiri oleh Syamsurizal Selaku ketua Bawaslu Kepulauan Meranti, dan M. Hafit selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kepulauan Meranti.

Kegiatan dibuka oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, yang dalam sambutannya menyampaikan duka mendalam atas bencana yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rahmat Bagja menegaskan bahwa demokrasi adalah tugas berkelanjutan dan Bawaslu harus hadir untuk menjaga mereka yang paling lemah dalam mekanisme demokrasi. Ia menekankan bahwa kerja-kerja pengawasan membutuhkan akal sehat dan kewarasan agar demokrasi tetap terpelihara dengan baik.

Kehadiran para anggota Bawaslu RI turut memberikan penguatan sekaligus visi mengenai arah pengawasan Pemilu ke depan. Totok Hariyono menegaskan bahwa Bawaslu adalah pekerja demokrasi, bukan sekadar pekerja Pemilu. Menurutnya, meskipun Pemilu telah selesai, Bawaslu tetap memiliki tugas untuk mempersiapkan Pemilu berikutnya. Ia mengingatkan bahwa Bawaslu adalah amanat reformasi, hadir untuk memastikan perbedaan pendapat yang berpuncak pada Pemilu tetap berlangsung aman sebagai bagian penting dari demokrasi.

Sementara itu, Puadi menyoroti pentingnya kepemimpinan yang berintegritas dalam kerja-kerja pengawasan. Baginya, kegiatan konsolidasi ini menunjukkan komitmen Bawaslu dalam memperkuat tugas pengawasan di seluruh tingkatan. Ia menyampaikan bahwa kepemimpinan tidak boleh berhenti pada urusan administratif, tetapi harus menghadirkan keteladanan. Ia menegaskan bahwa Bawaslu perlu menguasai regulasi pasca putusan MK, memastikan laporan sesuai prosedur dan tepat waktu, memperkuat koordinasi dengan penegak hukum, serta terus meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran.

Dalam kesempatan yang sama, Lolly Suhenty menekankan bahwa "konsolidasi" dan "penguatan" menjadi dua kata kunci yang benar-benar merepresentasikan kegiatan kali ini. Ia mengajak seluruh peserta untuk kembali membaca sejarah berdirinya Bawaslu agar memahami bahwa kerja-kerja di masa non-tahapan bukan pekerjaan sampingan. Menurutnya, tata kelola Bawaslu harus dibangun di atas integritas, profesionalisme, dan kedekatan hubungan dengan masyarakat.

Anggota Bawaslu RI lainnya, Herwin JH Malonda, menegaskan bahwa arah kerja pengawasan ke depan harus berbasis data, bukan sekadar berbasis asumsi. Menurutnya, penggunaan data akan memperkuat kualitas pengawasan sekaligus meningkatkan legitimasi kerja-kerja teknis di lapangan. Kegiatan konsolidasi ini berlangsung selama empat hari dengan agenda penyelarasan kebijakan, penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kapasitas SDM, hingga penguatan koordinasi lintas jenjang. 

Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti Syamsurizal menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk menyatukan langkah pengawasan Pemilu jelang agenda demokrasi ke depan. “Konsolidasi ini menjadi ruang bersama untuk memastikan standar nasional tetap selaras dengan dinamika lokal di Kepulauan Meranti,” ungkapnya.

Kegiatan ini diharapkan memperkukuh komitmen Bawaslu di seluruh Indonesia dalam menjaga integritas Pemilu, menghadirkan pengawasan yang profesional, mandiri, dan responsif terhadap tantangan demokrasi. Dengan konsolidasi yang kuat, Bawaslu diharapkan semakin siap menjaga kualitas Pemilu dan Pilkada mendatang sebagai amanat reformasi dan tuntutan demokrasi modern.***