Bawaslu RI Luncurkan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Tahun 2021

GRESIK- Ketua Bawaslu RI, Abhan, Selasa (15/6) secara resmi meluncurkan (Kick Off) Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tahun 2021. Peluncuran SKPP yang dilakukan di Gresik Jawa Timur ini, dihadiri sejumlah pimpinan Bawaslu RI, unsur Forkompimda Jawa Timur, Pemerintah Daerah Gresik dan sejumlah undangan lainnya.
Saat membuka kegiatan peluncuran SKPP Tahun 2021 sekaligus pengarahannya, Abhan menegaskan bahwa SKPP merupakan salah satu program yang masuk dalam RPJMN. Oleh sebab itu katanya, kegiatan yang sudah berlangsung selama tiga tahun berturut-turut ini (sejak 2019), merupakan sebuah kehormatan bagi Bawaslu dan ini menjadi agenda yang mesti dilaksanakan dengan baik.
Sementara itu Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam sambutannya berharap Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) bisa mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan partisipatif. “SKPP ini program prioritas nasional. Semoga kegiatan ini menambah kebaikan," ungkapnya.
Kebaikan yang dimaksud Afif yaitu, kolaborasi antara masyarakat dengan penyelenggara untuk membumikan nilai pengawasan. Karena menurutnya pemilu bukan hanya tanggung jawab lembaga penyelenggara, pemerintah daerah (pemda) dan anggota dewan. Tetapi seluruh masyarakat.
"Membicarakan pemilu adalah bagaimana semua bergerak melakukan kaderisasai pengawas pemilu dan melakukan pendidikan politik," ujarnya.
Afif ibaratkan SKPP merupakan bagian dari salah satu bentuk menerjemahkan hubbul wathan minal iman (cinta tanah air sebagian dari iman). Sebab, Di tengah banyak pihak menyiapkan pemilu 2024, Bawaslu bisa melakukan kegiatan dari manifestasi.
Komisioner Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Romi Indra yang mengikuti kegiatan tersebut secara virtual melalui aplikasi Zoom, yang ditemui diruang kerjanya mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pendidikan politik, pembelajaran demokrasi, mekanisme pengawasan pemilu, sehingga terciptanya demokrasi yang sehat dan berkualitas, apalagi perhelatan Pemilu dan Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan serentak akan berpotensi terjadinya pelanggaran – pelanggaran yang signifikan, tentu sebagai upaya pencegahan pelanggaran perlu dilakukan pencegahan secara dini.
Harapan kami nantinya peserta SKKP Kabupaten Kepulauan Meranti yang lulus dapat mengikuti pembelajaran denga sungguh – sungguh sampai dengan selesai dan dapat mensosialisasikan kepada seluruh mayarakat, kerabat, organisasi masyarakat, OKP dan warga dilingkungan tempat tinggal bahayanya pelanggaran – pelanggaran pemilu seperti politik uang, politisasi sara, kampanye hitam yang dapat mencederai demokrasi, pemimpin yang dilahirkan dengan cara – cara yang tidak baik atau dengan menggunakan politik uang akan berdampak kepada ketidaksejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan antisipasi pencegahan secara dini. Kata Kordiv Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti ini.
Perlu diketahui, SKPP akan dilaksanakan di 100 titik di Indonesia, dan pesertanya berasal dari 304 Kabupaten /Kota seluruh Indonesia, Hari ini dimulai dari Gresik. Kick Off SKPP tahun 2021 ini juga disaksikan secara langsung oleh seluruh jajaran Pengawas Pemilu di seluruh Indonesia melalui youtube Bawaslu dan aplikasi zoom meeting. Tidak ketinggalan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti beserta Pimpinan dan Staf juga mengikuti peluncuruan SKPP tersebut dengan memperhatikan protokol kesehatan. (Humas Bawaslu Meranti)