Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Provinsi Riau Gelar Halal Bihalal dan Persiapan Pengawasan Pilkada Lanjutan Bersama Bawaslu Kab/Kota Se-Riau

Bawaslu Provinsi Riau Gelar Halal Bihalal dan Persiapan Pengawasan Pilkada Lanjutan Bersama Bawaslu Kab/Kota Se-Riau

Selatpanjang – Bawaslu Provinsi Riau, Senin (01/06/2020) menggelar acara Halal Bihalal dalam rangka hari raya Idul Fitri 1441 H secara virtual melalui video conference. Dalam acara itu juga dilakukan konsolidasi persiapan pelaksanan tahapan lanjutan Pilkada 2020. Acara yang dihadiri oleh Ketua Bawaslu RI Abhan SH., MH. dan diikuti oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Riau, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten / Kota serta koordinator Sekretariat dan Staf sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. kegiatan ini dilaksanakan pada Pukul 09.00 s.d 12.00 wib secara daring melalui aplikasi zoom meeting.

Ketua Bawaslu RI Abhan menyampaikan “acara halal bihalal ini adalah sebagai kegiatan dalam memperkuat jalinan silaturahmi kita dijajaran Bawaslu, kedepan kita harus semakin solid dalam menghadapi Pilkada 2020 di tengah wabah Covid – 19. Rekan – rekan pengawas agar tetap menjaga kinerja pengawasan dengan mengutamakan kesehatan ” ujar Ketua Bawaslu RI

Terkait dengan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi II DPR RI bersama penyelenggara Pemilu dimana Pilkada serentak akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Mengenai dengan anggaran Pilkada 2020 yang mana awalnya dipangkas untuk dialokasikan ke bantuan Covid – 19, Bawaslu akan kembali menganggarkan dana untuk persiapan pengawasan ditengah pandemi Covid – 19 dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang mana APD tersebut sangat penting untuk pengawas yang bekerja langsung mengawasi di lapangan. Sedangkan untuk tahapan Pilkada yang tertunda akan kembali dilaksanakan kembali pada tanggal 15 Juni 2020.

Selanjutnya Abhan menambahkan “ ini adalah sebuah tantangan bagi kita semua dalam menjalankan tugas pengawasan dalam keadaan seperti saat ini, kita berharap dapat menjalankan dengan baik, tetap semangat, optimis dan komitmen kebersamaan dalam menghadapi pandemi Covid 19. “ harap Abhan.

Ketua Bawaslu Provinsi Riau Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I serta para anggota dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau memberikan arahan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Rusidi menyatakan, bahwa ini kita akan menyongsong era kenormalan baru (New Normal) sehingga jajaran Bawaslu diharapkan untuk dapat menyesuaikan diri.

Bawaslu Kabupaten/Kota se-Riau juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan para stakeholder lain untuk menginformasikan tahapan Pilkada yang akan mulai pada tanggal 15 Juni 2020. Penyelengaraan Pilkada 2020 juga akan dilaksanaan dengan protokol kesehatan Covid-19 secara tegas. “Sosialisasi tahapan lanjutan Pilkada 2020 harus terus dilakukan dengan berbagai inovasi baru, supaya publik terus mendapatkan informasi,” kata Rusidi.

Dari segi pengawasan, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Riau Neil Antariksa, A.Md., SH., MH, menyatakan, dalam waktu dekat ini perlu membangun koordinasi dengan berbagai pihak khususnya terkait pemutakhiran daftar pemilih. Terkait berbagai tahapan seperti tahapan kampanye yang akan berlangsung maka harus ada pengawasan. Terkait dengan sosialisasi dan pencegahan, Neil menegaskan banyak ruang dan metode yang bisa digunakan untuk kerja-kerja sosialisasi.

Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Riau Hasan, M.Si meminta agar Bawaslu Kabupaten/kota se-Provinsi Riau untuk lebih menguatkan soliditas, baik dari ketua hingga staf. Terkait dengan persiapan pelaksanaan pilkada 2020, jajaran adhoc yang akan segera diaktifkan kembali. “Jajaran adhoc akan segera diaktifkan. Tapi secara resmi masih menunggu peraturan terbaru dari Bawaslu RI,” Kata Hasan.

Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Riau Amirrudin Sijaya, S.Pd., MM., dalam arahannya meminta Bawaslu Kabupaten/Kota memperketat upaya pencegahan Pilkada 2020. Perlu juga berkoordinasi dengan stakeholder di lapangan berkaitan dengan penerapan Pasal 71 UU 10/2016 karena memiliki resistensi yang tinggi. “Aturan protokol kesehatan saat melakukan penanganan pelanggaran nantinya harus sangat diperhatikan,” Ujarnya.

Era normal baru menjadikan kita di jajaran pengawas terus bekerja dengan kualitas terbaik demi menjaga demokrasi bangsa Indonesia.