Perkuat Peran Masyarakat Sipil, Ketua Bawaslu Meranti Hadiri Strategi Konsolidasi Pengawasan Pemilu 2029

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kepulauan Meranti, Bogor - Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti Syamsurizal, S.IP., M.IP menghadiri kegiatan penguatan demokrasi dengan tema Strategi Konsolidasi Gerakan Masyarakat Sipil Mewujudkan Sinergitas Pengawasan Pemilu Tahun 2029 . Kegiatan berlangsung di Lengkah Kopi Kebon Jati, Bogor pada Selasa (30/12/2025).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Anggota Bawaslu RI Totok Haryono yang juga sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Republik Indonesia. Beliau dalam sambutannya menyampaikan bahwa Bawaslu RI menekankan kepada seluruh jajaran pengawas Pemilu untuk terus bersinergi Bersama seluruh stakeholder, termasuk masyarakat sipil yang memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi, khususnya melalui pengawasan partisipatif. Menurutnya, pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap setiap tahapan pemilu.

"bahwa konsolidasi ini menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat jejaring, serta merumuskan strategi bersama dalam menghadapi Pemilu 2029. Dengan sinergi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat sipil, potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini, sekaligus mendorong penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan transparan". Jelas Totok

Syamsurizal menyampaikan akan menindaklanjuti arahan Bawaslu RI terkait peningkatan kapasitas dan literasi kepemiluan bagi masyarakat sipil agar pengawasan yang dilakukan lebih terarah dan berbasis pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan penguatan demokrasi seperti ini, diharapkan lahir agen-agen pengawasan yang kritis, independen, dan berintegritas di tengah masyarakat.

Kegiatan konsolidasi pengawasan Pemilu 2029 ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun komitmen jangka panjang antara Bawaslu dan masyarakat sipil. Syamsurizal berharap hasil dari konsolidasi ini dapat ditindaklanjuti secara konkret melalui kerja-kerja kolaboratif, sehingga pengawasan pemilu ke depan semakin partisipatif dan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.***