Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Srentak 2024 Resmi Diluncurkan Oleh Bawaslu, Mohammad Zaki: Meranti Masuk Kategori Sedang

JAKARTA, BAWASLU-Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kepulauan Meranti Mohammad Zaki Menghadiri peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan 2024 oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia melalui Puslitbangdiklat. Launching digelar di Hotel RedTop & Convention Center Jakarta, Jumat 16 Desember 2022.

Profesionalitas penyelenggara pemilihan umum menjadi jantung dari kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 menegaskan, jika aspek profesionalisme ini tidak dijaga dan dikuatkan, berpeluang besar memberikan pengaruh terhadap lahirnya kerawanan di pemilihan umum. Hal ini terekam dari hasil IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang dipublikasikan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta seluruh jajaran Bawaslu untuk memanfaatkan data-data dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024 dengan baik. Sebab, data tersebut bisa digunakan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya konflik dan pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan 2024.

“IKP merupakan parameter sehat atau tidaknya demokrasi Indonesia ke depan. Maka harus dimanfaatkan dengan baik,” katanya dalam peluncurkan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

Bagja berharap pesta demokrasi 2024 tidak dihiasi oleh berita bohong, politisasi sara dan kampanye hitam. Seluruh pihak terkait dan masyarakat harus bersama-sama menjaga suasana pemilu dan pemilihan agar berjalan kondusif.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menilai, IKP merupakan produk yang sangat penting. Hasil penelitian bisa dijadikan sebagai mitigasi program dari beberapa pihak terkait. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.

“IKP semacam manajemen resiko. KPU akan gunakan IKP sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi ledakan konflik di daerah,” tuturnya.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menuturkan, IKP menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan. Selain itu, IKP merupakan upaya Bawaslu dalam proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran.

“Kami harap semua daerah tetap kondusif. Tidak terjadi hal-hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis,” ucapnya

Dari empat dimensi yang diukur dalam indeks tersebut, dimensi penyelenggaraan pemilu menjadi dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi terjadinya kerawanan pemilu. Dimensi penyelenggaraan pemilu ini lebih tinggi konstribusinya terhadap potensi lahirnya kerawanan pemilu dibandingkan tiga dimensi lainnya, yakni dimensi konteks sosial politik, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi politik.

Konstribusi dimensi penyelenggaraan pemilu yang lebih besar peluangnya melahirkan kerawanan di pemilu ini tidak saja terlihat di IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di tingkat provinsi, namun juga terekam di tingkat kabupaten/kota. Di tingkat provinsi, dimensi penyelenggaraan pemilu tercatat menjadi dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi kerawanan pemilu dengan skor 54,27.

Dimensi berikutnya yang berpotensi besar melahirkan kerawanan pemilu adalah dimensi konteks sosial politik dengan skor 46,55. Kemudian dilanjutkan dengan dimensi kontestasi dengan skor 40,75. Terakhir, dimensi yang potensinya paling minim dalam melahirkan kerawanan pemilu adalah dimensi partisipasi politik yang memiliki skor 17,23.

Hal yang sama juga terjadi di tingkat kabupaten/kota. Dimensi penyelenggaraan pemilu juga menjadi dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi lahirnya kerawanan pemilu dengan skor 42,22. Dimensi ini diikuti oleh dimensi konteks sosial politik yang berada di skor 31,13. Selanjutnya dimensi kontestasi dengan skor 26,22 dan terakhir dimensi partisipasi politik dengan skor 3,83.

Besarnya konstribusi dimensi penyelenggaraan pemilu terhadap potensi terjadinya kerawanan di pemilu ini tidak lepas dari subdimensi yang ada di dalamnya. Setidaknya ada lima sub dimensi dalam dimensi penyelenggaraan pemilu, yakni hak memilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi dan keberatan, dan pengawasan pemilu.

Dari kelima subdimensi ini, sebagian diantaranya tercatat paling banyak melahirkan masalah atau pelanggaran. Salah satunya adalah di subdimensi ajudikasi dan keberatan serta di subdimensi pelaksanaan pemungutan suara. Pada dimensi penyelenggaraan pemilu juga menangkap potensi adanya penyelenggara pemilu yang menunjukan sikap keberpihakan.Subdimensi ini tentu tidak bisa dilepaskan dari upaya menguatkan profesionalitas penyelenggara pemilu.

Dalam peluncuran IKP turut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Lolly Suhenty, Puadi, Herwyn JH Malonda, Totok Hariyono beserta jajaran struktural Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Hadir juga perwakilan dari beberapa lembaga terkait, diantaranya kementerian politik hukum dan keamanan (polhukam) kementerian dalam negeri (kemendagri), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, perwakilan partai politik, pemantau pemilu dan mahasiswa.